tptgr adalah. Salah satu tugas dari Majelis hasil temuan di lapangan terhadap ketiga Pertimbangan TPTGR adalah mengajukan OPD yang menjadi objek pemeriksaan dan usul penghapusan temuan bagi temuan- konfirmasi dari Inspektorat maka diketahui temuan yang sudah tidak dapat bahwa masih banyak OPD yang belum ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil membentuk tim. tptgr adalah

 
 Salah satu tugas dari Majelis hasil temuan di lapangan terhadap ketiga Pertimbangan TPTGR adalah mengajukan OPD yang menjadi objek pemeriksaan dan usul penghapusan temuan bagi temuan- konfirmasi dari Inspektorat maka diketahui temuan yang sudah tidak dapat bahwa masih banyak OPD yang belum ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil membentuk timtptgr adalah  Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah

29. Kondisi ini menunjukan bahwa LKPD Pemprov Banten belum akuntabel yang disebabkan pengendalian internal masih belum memadai, terutama adalah penyelesaian kerugian daerah. PEMBAHASAN A. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau13. Kotaserang. Kerugian Negara/Daerah Konsep kerugian semula hanya berada dalam ranah hukum perdata, yang 1. Guru PNS adalah guru yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. 27 28 B. Dari level tersebut, akan muncul sinyal buy dan sell yang dapat dijadikan acuan oleh trader. Tim TPTGR adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan atau putusan tentang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Ia memastikan, tugasnya adalah menuntaskan sisa temuan Rp 17 miliar, akumulasi temuan BPK maupun Inspektorat. 11. Ekstensi file TGR terutama terkait dengan produk garis harimau dari Biro Sensus AS. Tipe Dokumen. 45. 4 Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Badan. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR), untuk mengetahui pelaksanaan. 2. Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas memberikan definisi terkait kerugian negara/daerah dalam pengertian yang sama bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. jika setelah sidang TPTGR Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat/ Tenaga Lainnya tidak ada itikad dalam menindaklanjuti juga maka atasdan Pemeliharaan BMN dan TPTGR Polri adalah pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara dan TPTGR yang berlaku di lingkungan Polri. 40. 4. 24 bab ketentuan penutup pasal 36 pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan. Secara objektif akan dilihat angka penyelesaian yang sudah masuk ke sekretariat TPTGR. Jumlah Pengangguran Dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. BMD adalah Barang Milik Daerah. BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sadan• dan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan. 16, LN. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah; Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD; Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan. Government & Nonprofit. Pada akhir tahun 2006 Tergugat I meminjam uang (berhutang) kepada Penggugat sejumlah Rp450. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,23. 12. 27. 12. 1. 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah Petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian kerugian negara melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | Perpustakaan Riset BPK RI 10. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian. huruf a kepada majelis TPTGR; c. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati. sedangkan jumlah pekerja dalam negara tersebut adalah 9. 000. Contoh pencatatan jurnal pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:dua-pejabatnya-jadi-tersangka-pemko-kukuh-nyatakan-bukan-korupsiGanti Rugi, yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan bupati. 3 Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 356/IP/295. Dia berharap sidang tersebut menjadi perhatian. 27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat. 15. 14. selanjutnya disebut TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Negara/Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah; 25. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan ; KMK No. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. 2. 404. 2. PP 38_2016 - Tentang TPTGR. Kegiatan ini merupakan prosedur persiapan pelaksanaan sidang Majelis TPTGR. 9. E. Sarmiatih;Bahwa hasil sidang TPTGR waktu itu adalah dibuatnya SKTJM di kantor InspektoratKab. TPTGR Diklat. Pelaku TPTGR adalah pihak yang melakukan kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional. Pemakai Barang adalah orang yang memakai barang milik daerah ketika terjadi kerugian daerah. Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara,. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala BPKP. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan3 16. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 29 30 Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu: 31 Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas memberikan definisi terkait kerugian negara/daerah dalam pengertian yang sama bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai. Mataram - Telah diselenggarakan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Masa Sidang Pertama Tahun 2022 tanggal,. 45. TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. Merek dilantik. 222 = 902. 000. Si. Kembali ke Beranda. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban. Beli Baju Tactical terlengkap harga murah September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. 31. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. 000: Sewa diterima di muka: Rp 800. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian daerah ; 26. 4. 4 9. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah melalui pelaksanaan reformasi. 21. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah. Piutang TPTGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan / atau penetapan pembebanan. TENTANG. PEDOMAN PENYUSUNAN SOP Istilah prosedur ada beberapa pengertian, diantaranya : 1. 36. adalah unsur pembantu MP-TPTGR yang melaksanakan fungsi kesekretariatan. Sindonews. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal tersebut dilakukan antaranya dengan implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik serta mewujudkan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangselanjutnya disebut TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Negara/Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah; 25. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. SetiapOrang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-Saya minta kepada Majelis MP-TPTGR Tolikara agar kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang menguntungkan diri sendiri, baik itu kuasa pengguna anggara, bendahara maupun pihak diusut tuntas,” kata Bupati Usman G. 543 orang. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya kerugian daerah. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Gorontalo. 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/ penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah. 18. Rugi selanjutnya disingkat MP-TPTGR adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu dalam penyelesaian kerugian Daerah. 4. Tunjangan guru PNS. Gorontalo. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan29. 28. Register Penutupan Kas;Sidang dipimpin oleh ketua tim majelis TPTGR Kepala Inspektorat Malut dan disaksikan langsung oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK). 1,6 miliar. 15. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan. 24. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TPTGR adalah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Magetan. Judul. Peraturan Perundang-undangan. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) Nirwan M. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan t. Dokumen ini penting untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan. 1. 25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. 3. 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah Type 3 (multiple-case design (holistic)) karena menggunakan beberapa objek kasus yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sampel, dengan menggunakan satu unit analisis yaitu penyelesaian TLHP. 25. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Dalam sidang hari itu, terdapat 26 kasus yang disidangkan, dengan total potensi kehilangan uang negara berdasarkan laporan inspektorat mencapai Rp. Ditetapkan: 06 Oktober 2004. Wanimbo menjelaskan, MP-TPTGR adalah salah satu wadah pemerintah untuk. 3. selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. 21. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Keuangan negara, adalah semua hak dan kewajiban yang didapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uangTim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat | 3 nasional, serta membatalkan perda yang menghambat dan / atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan hasil evaluasi4. Undang-undang (UU) NO. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 21. Pemegang Barang adalah pejabat yang diberi tanggung jawab atas penggunaan suatu barang milik daerah. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah. Mercusuar, 3 Juli 2009. 21. 2. 1. Saya minta kepada Majelis MP-TPTGR Tolikara agar kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang menguntungkan diri sendiri, baik itu kuasa pengguna anggara, bendahara maupun pihak diusut tuntas,” kata Bupati Usman G. Pemakai adalah Pejabat atau PNS yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana. MATARAM; Telah diselenggarakan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Masa Sidng kedua Tahun 2021 tanggal 7 September 2021, bertempat di Ruang Rapat Raja Langko Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 27. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tenda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Diadili. Sehingga jumlah pengangguran adalah. Tipe Dokumen. Secara objektif akan dilihat angka penyelesaian yang sudah masuk ke sekretariat TPTGR. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan: a. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 508/KMK. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2020. 19. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya kerugian daerah. 25. Bahan ajaran tentang Pengamanan dan Pemeliharaan dan TPTGR ini merupakan suatu petunjuk teknis bagi para siswa Dikbangspes Sarpras, sehingga diharapkan setelah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Tugas Majelis Pertimbangan adalah adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang milik daerah. 12. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikanDaerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. 4 Gubernur sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan danTuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; 2012, No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau. PENGERTIAN 4 5 Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang 6 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal 7 tertentu. 543. Tujuannya adalah verifikasi data dan informasi kerugian daerah yang akan diajukan dalam Sidang. 163/PMK. 20 halaman. BUPATI SIJUNJUNG. 9. Ia mengatakan, pejabat atau ASN yang disidangkan oleh Majelis TPTGR tersebut sebanyak delapan orang berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH .